“NURANI” PUTUSAN HAKIM PERKARA KORUPSI DI INDONESSIA

Kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim perkara korupsi, menjadi persoalan yang mendasar, oleh karena putusan hakim perkara korupsi merupakan hukum yang konkrit dan langsung mengikat, dalam menegakkan negara hukum secara materiil. Putusan hakim perkara korupsi yang menjamin kepastian hukum yang adil merupakan perwujudan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk mewujudkan tujuan negara dan menjamin hak konstitusional warga negara. Studi tentang kepastian hukum putusan hakim perkara korupsi dilihat dalam perspektif konstitusi hukum Indonesia sedangkan studi tentang keadilan putusan hakim perkara korupsi dilihat dalam perspektif moralitas hukum Indonesia. Konstruksi dan rekonstruksi kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi dilihat dalam perspektif tujuan negara dan idiologi negara dengan pendekatan statute, concept, comparative, case, philosophy untuk menemukan makna konsep kepastian hukum yang adil dalam putusan hakim perkara korupsi di Indonesia.

Prakata    -    v

Daftar Isi    -    ix

Daftar Bagan    -    xiii

Daftar Tabel    -    xv

Bab 1    Pendahuluan    -    1

1. Latar Belakang    -    1
2. Lingkup Kajian    -    37
3. Desain Penelitian    -    38
4. Metode Penelitian    -    39

Bab 2    Kajian Pustaka    -    53

1. Kerangka Konseptual    -    53
2. Kerangka Teoritik    -    81

Bab 3 Kriteria Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi    -    131

1. Diskripsi Kriteria Kepastian Hukum dalam Putusan  Hakim Perkara Korupsi di Indonesia    -    131
2. Diskripsi Kriteria Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Amerika Serikat    -    210

Bab 4 Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia    -    225

1. Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi    -    225
2. Konstruksi Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia    -    266
3. Konstruksi Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi (Suap) di Amerika Serikat    -    297
4. Justifikasi Konstruksi Keadilan Prosedural dan Keadilan Substansiil dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia dan Perkara Suap di Amerika Serikat   -    309

Bab 5     Rekonstruksi Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia yang Menjamin Kepastian Hukum yang Adil dalam Perspektif Hukum Progresif    -    313

1. Kriteria Kepastian Hukum yang Adil dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi dalam Perspektif “Ideologi Hukum” Positif di Indonesia    -    313
2. Konstitusi Kepastian Hukum yang Adil dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia    -    322
3. Justifikasi Kepastian Hukum yang Adil dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia    -    327
4. Filosofi Kepastian Hukum yang Adil dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia    -    349
5. Justifikasi Ideologi Transendensi dalam Putusan Hakim di Indonesia yang Menjamin Kepastian Hukum yang Adil    408
6. Kebaruan (Novelty) Makna Kepastian Hukum yang Adil dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia    409
7. Rangkuman Rekonstruksi Putusan Hakim Perkara Korupsi yang Menjamin Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia-    422

Bab 6    Penutup    -    431

1. Kesimpulan    -    431
2. Rekomendasi    -    434

Daftar Pustaka    -    437

Indeks    -    453

Tentang Penulis    -    455