Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam struktur politik dan pemerintahan. Reformasi ini membawa angin segar bagi demokrasi di Indonesia, dengan diberlakukannya berbagai undang-undang yang mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul. Salah satu perubahan terbesar adalah desentralisasi kekuasaan, yang memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri. Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada rakyat dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Pemilihan umum langsung mulai diterapkan, memungkinkan rakyat Indonesia untuk memilih presiden, gubernur, dan bupati/walikota secara langsung. Sistem ini menggantikan mekanisme pemilihan tidak langsung yang sebelumnya didominasi oleh kepentingan elite politik. Pemilu langsung pertama untuk presiden diadakan pada tahun 2004, yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan ini meningkatkan partisipasi politik rakyat dan memperkuat legitimasi pemimpin terpilih, meskipun juga menghadirkan tantangan baru seperti politik uang dan kampanye negatif. Partai politik mengalami perubahan signifikan pasca reformasi. Banyak partai baru bermunculan, mencerminkan spektrum politik yang lebih luas dan beragam. Namun, hal ini juga menyebabkan fragmentasi politik yang tinggi, dengan koalisi pemerintahan yang sering kali rapuh dan tidak stabil. Meskipun demikian, partai-partai besar seperti PDI-P, Golkar, dan Partai Demokrat tetap memainkan peran dominan dalam politik Indonesia. Sistem multipartai ini memberikan ruang bagi lebih banyak aspirasi politik, tetapi juga menuntut kemampuan negosiasi dan kompromi yang tinggi dari para politisi. Meskipun telah terjadi banyak kemajuan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses demokratisasinya. Korupsi tetap menjadi masalah serius yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Berbagai lembaga antikorupsi, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), telah dibentuk dan berperan aktif, namun mereka sering kali berhadapan dengan resistensi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu, isu hak asasi manusia, intoleransi, dan diskriminasi masih menjadi masalah yang perlu terus diperbaiki. Secara keseluruhan, dinamika politik Indonesia pasca reformasi menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menuju demokrasi yang lebih matang dan inklusif. Perubahan struktural dalam sistem politik dan pemerintahan telah membuka ruang bagi partisipasi publik yang lebih luas. Namun, untuk mencapai demokrasi yang benar-benar berfungsi dengan baik, Indonesia masih perlu menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan, termasuk meningkatkan kualitas pemerintahan, memperkuat supremasi hukum, dan memastikan kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
PRAKATA v
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
Bab 1. Demokrasi dan Representasi 1
A. Demokrasi 3
B. Representasi 4
Bab 2. Partai Politik, Demokrasi, dan Pemenuhan Kebutuhan Rakyat 7
A. Pendahuluan 7
B. Partai Politik: Pengertian dan Fungsi 9
C. Partai politik sebagai Sarana Artikulasi dan Agregasi Kepentingan 10
Bab 3. Arah dan Masa Depan Demokrasi Perwakilan 15
A. Pendahuluan 15
B. Sistem Majority: Mendorong Partai Semakin Pragmatis 17
C. Sistem Kepartaian Kompetitif Era Reformasi: dalam Konteks Lokal 20
1. Sistem Kepartaian Semakin Terpolarisasi 21
2. Koalisi dalam Pilkada: Sebuah Petunjuk Sistem Kepartaian yang Moderat 27
D. Kesimpulan 31
Bab 4. Islam dan Demokrasi 35
A. Pendahuluan 35
B. Demokrasi dalam Pandangan Islam 37
C. Prinsif-Prinsif Demokrasi dalam Islam 38
D. Fenomena Islam dan Politik di Indonesia Pasca Reformasi 40
E. Menurunnya Kekuatan Politik Islam 41
Bab 5. Sistem Kepartaian dan Pola Kompetisi 45
A. Pendahuluan 45
B. Perkembangan Partai Politik 45
C. Masa Awal Kemerdekaan 46
1. Masa Orde Lama 47
2. Masa Orde Baru 48
3. Masa Reformasi 50
D. Sistem Kepartaian Kompetitif Era Reformasi 52
1. Kompetisi Dalam Perolehan Kursi 53
2. Pilkada: Ajang Membangun Sistem Kartel di Daerah 59
E. Kesimpulan 63
Bab 6. Gerakan Mahasiswa: Gerakan Moral Atau Politik? 67
A. Pendahuluan 67
B. Memahami Gerakan Mahasiswa 68
C. Gerakan Mahasiswa: Dari Gerakan Moral ke Gerakan Politik 70
D. Kesimpulan 71
Bab 7. Politik Kepartaian dan Pragmatisme Politik 73
A. Pendahuluan 73
B. Gejala Menurunnya Fungsi 75
1. Pendidikan Politik 75
2. Tidak Berfungsinya Partai Sebagai Artikulator Kepentingan 77
3. Rekruitmen Politik yang Bersifat Nepotisme 79
C. Perilaku Pragmatis Pemilih: Bentuk Kekecewaan Pada Partai 83
1. Perilaku Kolektif: Permintaan Bantuan Pembangunan 85
2. Perilaku Individual: Meminta Imbalan Uang 87
Bab 8. Pola Perilaku Politik Pemilih 89
A. Pendahuluan 89
B. Memahami Perilaku Politik Pemilih Secara Umum 92
1. Pendekatan sosiologis 92
2. Identitas Partai 96
C. Memahami Perilaku Pemilih Indonesia 99
Bab 9. Pola Perilaku Politik Pemilih 105
A. Pendahuluan 105
B. Pola Perubahan Politik Pemilih dalam Perspektif Sosiologis 108
1. Perubahan Pilihan Politik Berdasarkan Pekerjaan Pemilih 108
2. Perubahan Pilihan Politik Berdasarkan Usia Pemilih 110
3. Perubahan Pilihan Politik Berdasarkan Agama yang Dianut Pemilih 111
4. Perubahan Pilihan Politik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pemilih 112
5. Perubahan Pilihan Politik Berdasarkan Tingkat Status Sosial Ekonomi 114
6. Perubahan Pilihan Politik Berdasarkan Jenis Kelamin 115
C. Kesimpulan 115
Bab 10. Pragmatisme Politik dan Non Partisan 119
A. Pendahuluan 119
B. Berkembangnya Pragmatisme Politik 123
C. Non Voting: Apaty, Alienasi, Sinisme, dan Anomi 128
1. Apathy 129
2. Sinisme 130
3. Alinenasi 131
4. Anomi 131
D. Kesimpulan 131
Bab 11. Partai, Pemilu, dan Politik Aliran 137
A. Pendahuluan 137
B. Clevage Aliran 139
C. Pragmentasi Politik Berbasis Aliran 144
1. Partai Politik Islam: Asal Usul, Isu, dan Basis Kelompok Pemilih 145
2. Partai Nasionalis: Asal Usul, Isu, dan Basis Kelompok Pemilih 151
D. Distribusi dan Sirkulasi 154
1. Pemilu 1955 dan 1971 155
2. Pemilu Pasca Reformasi: Kasus Malang Raya 157
3. Politik Aliran Tetap Eksis 160
Bab 12. Relasi Agama dan Politik Kepartaian 163
A. Pendahuluan 163
B. Relasi Agama dan Politik 164
C. Dukungan Kelompok Keagamaan 166
1. Dukungan Politik Muhammadiyah dan NU 168
2. Kyai: Patron Sosial dan Politik 170
D. Kesimpulan 173
Bab 13. Bergesernya Peran Parpol 179
A. Pendahuluan 179
B. Aturan Pemilu dan Pola Rekruitment Caleg 180
C. Penentuan Dapil Caleg 184
D. Masih Adakah Ideologi Partai? 186
E. Kesimpulan 188
Bab 14. Varian Keberagamaan dan Perilaku Politik Pemilih Pasca Reformasi 193
A. Pendahuluan 193
B. Varian Keberagamaan 194
Bab 15. Proses Penyelenggaraan Administrasi Publik 211
A. Pendahuluan 211
B. Konsep Otonomi 212
C. Paradigma Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 219
1. Old Public Administration 219
2. The New Public Management (Manajemen Publik Baru) 220
3. New Public Services 221
Bab 16. Administrasi Publik: Sejarah dan Lintasan Reformasi Masa Depan 225
A. Pendahuluan 225
B. Sejarah Administrasi Publik 226
C. Perkembangan Administrasi Publik 228
D. Beberapa Catatan Tentang Masa Depan Administrasi Negara Indonesia 232
E. Kesimpulan 234
Daftar Pustaka 235
Daftar Singkatan Kata 249
Indeks 253
Biodata Penulis 259
