Reduksi Kekuasaan Eksekutif

Rp 25.800,-
Sumali
Hukum
979-3021-63-2
2003
168
kedua
14

Sinopsis Buku

Dengan terbitnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, maka daftar persoalan yang memerlukan jawaban dan pemecahan di seputar Perpu jelas bertambah panjang. Oleh karena sebagaimana kita ketahui, bahwa selama ini problematika Perpu berkisar soal: Pertama, apakah kriteria atau indikator "hal-ikhwal kegentingan yang memaksa" sebagai alasan pemerintah untuk menetapkan Perpu?; Kedua, jika selama ini (sebelum muncul Ketetapan No. III/MPR/2000) Perpu sederajat dengan Undang-Undang, apakah Perpu dapat mengatur segala hal yang diatur dengan undang-undang?; Ketiga, berkenaan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945, jika Perpu yang diajukan kepada DPR tidak mendapat persetujuan, maka siapakah (lembaga manakah) yang harus mencabutnya? Bagaimanakah bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dipakai untuk mencabut Perpu tersebut?; Keempat, dalam hal Perpu ditolak oleh DPR dan kemudian harus dicabut, bagaimanakah pengaturan akibat hukum yang ditimbulkan oleh Perpu tadi?

Buku ini pada prinsipnya mencoba mengeksplorasi dimensi yuridis-politis subordinasi Perpu dan juga menawarkan sejumlah solusi alternatif untuk mengatasi anomali hukum sebagai akibat lahirnya ketetapan MPR tersebut. Dan dari apa yang dikemukakan di atas buku ini layak dibaca semua kalangan yang mempunyai minat di bidang Hukum Tatanegara dan Ilmu Politik.

Daftar isi

Adapun pembahasan perbab adalah:

BAB I PENDAHULUAN

   A.  Latar Belakang

   B.   Identifikasi Masalah

   C.   Pendekatan Masalah

   D.   Sistematika Isi Buku

BAB II KONFIGURASI TEORI HUKUM DAN DEMOKRASI

   A.   Teori Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power)

   B.   Teori Negara berdasarkan atas Hukum (de Rechstaat/ Rule of Law)

   C.   Teori Demokrasi

   D.   Teori Konstitusi

   E.    Teori Hirarki Norma Hukum

BAB III KEKUASAAN EKSEKUTIF, KEWENANGAN MPR DAN JUDICIAL REVIEW MENURUT KONSTITUSI

   A.    Sistem Pemerintahan di Indonesia

   B.    Kekuasaan Eksekutif

1. Kekuasaan Eksekutif menurut UUD 1945 Pra Amandemen

2. Kekuasaan Eksekutif menurut Konstitusi Ris 1949

3. Kekuasaan Eksekutif menurut Sementara 1950

4. Kekuasaan Eksekutif menurut UUD 1945 Pasca Amandemen

  1. MPR di dalam UUD 1945

1. MPR dan DPR sebagai Parlemen

2. Kewenangan MPR

3. Ketetapan MPR

  1. Judicial Reviewsebagai Pengawal Konstitusi

1.  Judicial Review menurut UUD 1945 Pra Amendemen

2.  Judicial Review menurut UUD Konstitusi Ris 1949

3.  Judicial Review menurut UUD Sementara 1950

4.  Judicial Review menurut UUD 1945 Pasca Amandemen

BAB IV KEKUASAAN EKSEKUTIF DI BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

      A.     Peraturan Perundang-undangan Menurut Konstitusi

    B.   Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Perundang-undangan Menurut UUD 1945

1. Undang-Undang

1.1  Badan pembentuk Undang-Undang

1.2  Materi Muatan Undang-Undang

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

2.1  Istilah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

2.2  Hal-Ikhwal kegentingan yang Memaksa

2.3  Materi Muatan Perpu

2.4  Batas Waktu Berlakunya Perpu

2.5  Bentuk Hukum Pencabutan Perpu

     C. Kekuasaan Eksekuti di Bidang Peraturan Perundang-undangan di Luar UUD 1945

1. Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden

2. Keputusan Presiden

3. Maklumat

BAB V DIMENSI YURIDIS-POLITIS SUBORDINASI PERPU DAN PROBLEMA IMPLEMENTASINYA

   A. Kedudukan Perpu Menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

1. Kesetaraan Perpu dengan Undang-undang di Dalam UUD 1945

2. Logika Hukum Subordinasi Perpu

3. Subordinasi Perpu Ditinjau dari Asas-Asas Pembentukan Perundang-undangan

4. Dimensi Yuridis-Politis Subordinasi Perpu

      B. Problematika Implementasi Perpu

      C. Solusi Problema Implementasi Perpu

BAB VI PENUTUP

     A.   Kesimpulan

     B.   Saran