HAK ASASI MANUSIA & PERUBAHAN SOSIAL POLITIK

Dewi Nurwantari
Sosial & Populer
978-979-796-231-9
2017
147
pertama
16 cm x 23 cm
5

Daftar isi


Dasar-dasar Sosial Kehidupan Manusia
tudi tentang manusia dan bagaimana seharusnya
manusia itu bermasyarakat dan melakukan
hubungan terhadap sesamanya telah banyak
dilakukan oleh para ilmuwan Islam disamping para
ilmuwan-ilmuwan Barat pada masa berikutnya.
Konsep-konsep dan hasil pemikirannya secara tidak
langsung oleh para ilmuwan pada antara abad ke
18 hingga di penghujung abd ke 19 merupakan referensi yang
berharga bagi kajian ilmu-ilmu sosial termasuk juga sosiologi.
Adalah Ibnu Abi Rabi’, hidup pada zaman Mu’tashim, 833-842
M, khalifah Abbasyiah kedelapan yang memerintah pada abad
ke-9 Masehi. Bukunya yang terkenal berjudul Suluk al-Malik fi
Tadbir al-Mamalik. Sebagaimana Plato, Ibnu Abi Rabi’ berpendapat
bahwa manusia (orang-seorang), tidak mungkin dapat mencukupi
kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain, dan oleh
karenanya mereka saling memerlukan. Hal itu mendorong mereka
saling membantu dan berkumpul serta menetap di satu tempat.
Namun demikian sebagai seorang Islam Ibnu Abi Rabi’ tidak dapat
lepas dari pengaruh akidah agamanya. Kalau menurut pemikirpemikir
Yunani seperti Plato dan Aristoteles (354-322 SM ), fitrah
viii HAK ASASI MANUSIA & PERUBAHAN SOSIAL POLITIK
manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup di luar
masyarakat, maka Ibnu Abi Rabi’ mengatakan bahwa Allah telah
menciptakan manusia dengan watak yang cenderung untuk
berkumpul dan bermasyarakat, dan yang tidak mampu memenuhi
segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan apabila
hidup berkelompok’ untuk menjamin kerukunan dan keserasian
hubungan antara mereka, Tuhan meletakkan peraturan-peraturan
yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggora
masyarakat sebagai rujukan dan harus dipatuhi.
Al Farabi (nama lengkap Farabi adalah Abu Nashar bin Muhammad
bin Mohammad bin Tharkhan bin Unzalagh), hidup tahun 870 -950
M. Seperti halnya Plato, Aristoteles dan juga Ibnu Abi Rabi’ sebelumnya,
Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk
yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena
tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan
atau kerjasama dengan pihak lain. Bukunya yang mengupas tentang
ini antara lain adalah Ara-Ahl Al-Madinah Al Fadhilah (Pandanganpandangan
Para Penghuni Negara yang Utama) dan, Al-Siyasah al-
Madaniyah (Politik Kenegaraan).
Mawardi (nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Habib
al-Mawardi al-Bashri), hidup tahun 975-1059 M. Ia seorang pemikir
Islam yang terkenal, tokoh terkemuka madzab Syafii, dan pejabat
tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Ia
penulis produktif. Salah satu bukunya yang paling terkenal, termasuk
di Indonesia, adalah Adab al-Duniya wa al-Din (Tata Krama Kehidupan
Duniawi dan Agamawi). Ia berpendapat bahwa manusia itu adalah
makhluk sosial, tetapi Ia memasukkan unsur agama dalam teorinya.
Menurutnya Allah menciptakan manusia supaya tidak sanggup
memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dan berhubungan
dengan orang lain, agar manusia sadar bahwa Dia-lah pencipta dan
pemberi rezki, dan bahwa manusia membutuhkan Dia serta
memerlukan pertolongan-Nya.
Seorang sarjana dan ulama Islam yang cukup terkenal di dunia
Timur yang hidup pada 1058-1111 M, Al Ghazali, telah
mengemukakan konsep manusia sebagai makhluk sosial yang tidak
dapat hidup sendirian disebabkan oleh dua faktor, pertama,
kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia. Hal
ix
itu hanya mungkin melalui pergaulan laki-laki dan perempuan serta
keluarga, dan kedua, saling membantu dalam penyediaan bahan
makanan, pakaian dan pendidikan anak. Menurut Ghazali tujuan
manusia dalam bermasyarakat bernegara tidak semata-mata untuk
memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin ia
penuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri
bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti melalui pengamalan
dan penghayatan ajaran agama secara betul, sedangkan yang
demikian itu tidak mungkin tanpa keserasian kehidupan duniawi.
Disamping itu Ghazali memberikan konsep tentang manusia
sempurna “insan kamil”. Ia menggambarkan insan kamil adalah
seseorang individu yang mengabdi kepada Tuhan, berjuang untuk
masyarakat, dan menyempurnakan sifat-sifat pribadinya. Insan Kamil
menurut Al Ghazali membutuhkan 5 macam bidang (Kebahagiaan
akhirat, Kesempurnaan jasmani, Keutamaan jiwa, Kelengkapan hidup,
dan keluhuran taufiq), untuk memenuhi tugas hidup yang sudah
menjadi “rouping” baginya. Tidaklah sempurna manusia yang
mempunyai hubungan dengan Tuhan, tanpa hubungan kepada
masyarakatnya, seperti halnya tidak sempurna manusia yang berjuang
untuk masyarakat tetapi tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan.
Dan keduanya tidaklah sempurna, kalau tidak memelihara bidangbidang
yang mengenai dirinya. Karyanya yang paling terkenal
tentang konsep-konsep manusia adalah Ihya Ulum al-Din.
Ibnu Taimiyah, nama lengkapnya adalah Abu Abbas Ahmad bin
Abd al-Halim bin Abd al Salam Abdullah bin Mohammad bin
Taimiyah (1263-1329 M). Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam
mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi
akhlak serta moral. Bukunya yang terkenal yang berkenaan dengan
masalah kenegaraan yaitu Al-Siyasah al-Syar’iyah fi islah al-Ra’i wa
al-Ra’iyah. Orientasi pemikiran politik ( negara ) Ibnu Taimiyah yang
bersendikan agama itu tampak jelas dari judul bukunya, juga dapat
dilihat pada isi pendahuluan atau mukaddimah buku itu. Ia berbicara
mengenai manusia dalam masyarakat terlihat dalam konsepnya
mengenai agama dan negara.
Karya-karya Ibnu Taimiyah juga sudah dikaji dari berbagai
perspektif yang berbeda seperti politik, sosiologi, dan juga kajian
ilmiah lainnya (Laoust, 1939, 1960); dikenal sebagai pemikir dan
pembaharu (Umar ad-Din, 1960); pemikirannya tentang negara
Hak dan Kewajiban Manusia: Sebuah Pengantar Menuju
Keseimbangan Hidup Bermasyarakat
x HAK ASASI MANUSIA & PERUBAHAN SOSIAL POLITIK
(al-Mubarak, 1960); hukum (al-Khalib, 1960), dan pembaharu sosio
agama (Asheeri, 1960 ); dan penalaran serta rasionalisme (Dakruri,
1960). Sejauh ini belum ada yang menganalisa tulisan-tulisannya
dari segi-segi prinsip-prinsip administrasi kecuali pada dua artikel
yang dilakukan oleh al-Jalali.
Selanjutnya, Ibnu Khaldun, nama lengkapnya Abd al-Rahman
bin Muhammad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Khaldun (1332-
1406 M). Karya tulisnya yang terkenal Muqaddimah Ibnu Khaldun.
Buku ini telah disalin kedalam banyak bahasa, baik di Timur maupun
di Barat, merupakan sumbangan yang besar khususnya kepada
perkembangan ilmu sejarah dan pertumbuhan ilmu kemasyarakatan
atau sosiologi. Oleh karena itu, banyak kalangan ilmuwan yang
mengakui bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang perintis cabangcabang
ilmu filsafat, sejarah dan ilmu kemasyarakatan atau sosiologi.
Menurut Ibnu Khaldun adanya organisasi kemasyarakatan merupakan
suatu keharusan bagi hidup manusia. sebagaimana yang telah
dikemukakan oleh banyak ahli filsafat, manusia adalah makhluk
“sosial” dan “politik”. Dia tidak dapat hidup tanpa organisasi
kemasyarakatan yang oleh para ahli filsafat disebut “kota” atau “
polis”. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan
yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan.
sementara itu kemampuan manusia orang seorang tidaklah cukup
untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Untuk mencukupi
kebutuhan makanan paling sedikit dalam satu hari saja diperlukan
banyak pekerjaan. Satu sumbangan yang asli dari Ibnu Khaldun
kepada ilmu politik adalah teorinya tentang ashabiyah. Istilah
ashabiyah oleh Franz Rosenthal diterjemahkan ke dalam bahasa
Inggris group feeling. Secara harfiah kiranya dapat diterjemahkan
menjadi solidaritas kelompok.
Pemikiran tentang masyarakat tetap berlangsung dan bahkan
berkembang kepada bidang-bidang sosial lainnya setelah masa Ibnu
Khaldun. Pada abad ke-19 muncul ilmuwan-ilmuwan seperti Afghany,
Abduh, Rasyid Ridha, Ali Abd. Raziq dan lain sebagainya. Hampir
semuanya terlibat dalam pemikiran politik Islam kontemporer.
Sementara itu juga para ahli Barat juga mulai melakukan kajian
ilmiah tentang hubungan antar manusia. Persoalan masyarakat banyak
disinggung ketika para pemikir pada waktu itu sedang mengamati
xi
soal politik dan kenegaraan, sehingga nampak ilmu politik merupakan
awal pertumbuhan dari sosiologi. Teori-teori kemasyarakatan banyak
diajukan oleh para ahli politik dalam rangka usaha mempertegas dan
membentuk definisi sosiologi. Pemikiran atas usaha itu banyak diawali
dengan menerangkan soal hubungan antar manusia, hak dan
kewajiban manusia, di samping banyak pula menyebutkan
ketimpangan hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai.
Para ahli Barat telah memperluas dan mengkaji lebih dalam
tentang manusia dan perilakunya dalam masyarakat menjadi hazanah
bidang sosiologi menarik untuk dungkapkan kembali. Dalam konteks
kebebasan dan kekuasaan dalam hidup, Thomas Hobbes (1588-1679
M) dalam bukunya Leviathan menerangkan bahwa pada mulanya
manusia itu hidup dalam suasana takut. Manusia satu dengan yang
lainnya beranggapan sebagai seekor srigala yang buas, yang tiada
hentinya berperang. Hobbes menyebut suasana masyarakat itu
sebagai Homo Homini Lupus yang artinya manusia merupakan
srigala terhadap manusia lain. Konsekuensinya masyarakat tidak
pernah berada dalam keadaan tenang. Untuk itu maka anggota
masyarakat pada umumnya pada waktu itu mulai mengadakan
semacam perjanjian masyarakat yang didasarkan pada tujuan
pengamanan hubungan manusia agar tidak menganggap yang
lainnya sebagai musuh dan obyek kepentingan semata. Normanorma
sosial mulai terbentuk dan sanksi diterapkan dengan
kesepakatan bersama, sehingga lambat laun kekejaman-kekejaman
dirasakan mulai berkurang. Dapat disimpulkan bahwa Hobbes
menekankan sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji
tentang perjanjian antara manusia dalam masyarakat.
John Locke (1632-1704) dalam bukunya On Civil Government
menyebutkan bahwa pada kodratnya manusia itu dilahirkan dengan
disertai hak-haknya yang penuh, termasuk hak atas tempat tinggal.
tetapi dalam kenyataannya banyak yang tidak terlaksana, karena
adanya hubungan yang pincang antara penguasa dan yang dikuasai,
yang memerintah dan yang diperintah. Karena itu harus dicari jalan
keluar untuk mengatasi kepincangan itu, yaitu dengan mengadakan
perjanjian (persetujuan) di antara anggota yang merasa haknya
dilanggar oleh penguasa. Setelah itu dipilih seorang pemimpin yang
benar-benar mengetahui seluk beluk hidup bermasyarakat, agar
Hak dan Kewajiban Manusia: Sebuah Pengantar Menuju
Keseimbangan Hidup Bermasyarakat
xii HAK ASASI MANUSIA & PERUBAHAN SOSIAL POLITIK
keselarasan hubungan manusia dengan segala haknya dapat tercapai
sebagaimana yang diharapkan. John Locke dalam teorinya menafsirkan
bahwa sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari
seluk beluk kekuasaan dan paradoksinya dengan berbagai hak dan
harapan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
Montesquieu (1689-1755 M) telah mempelajari hidup
bermasyarakat dari segi hukum-hukumnya. Dalam bukunya L’Es Prit
des lois mengajarkan (1) Hukum-hukum yang berlaku di suatu
masyarakat mengatakan dan membuktikan cara berpikir dan bertindak
dari suatu bangsa pada umumnya. Bentuk pemerintahan berakar
pada ciri-ciri itu, (2) Lembaga-lembaga sosial, khususnya pemerintahan,
menjadi akibat keharusan hukum tertentu yang tak terhindari, (3)
Hukum-hukum yang berlaku di suatu masyarakat diisyaratkan oleh
pelbagai faktor seperti iklim, tanah, agama, dan lain-lain.
Jean Jacques Rousseeau (1712-1778 M) dalam bukunya Du
Contract Social menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu dilahirkan
merdeka dan berhak untuk melaksanakan kemerdekaannya di dalam
batas yang telah ditentukan secara kodrat. Akan tetapi dalam
kenyataannya tidak demikian, malahan sebagian dari individu
terbelenggu oleh penguasa. Oleh karena itu, perlu diadakan
perbaikan, agar hak kodrat manusia itu benar-benar dapat
dilaksanakan, yaitu dengan mengadakan perjanjian masyarakat. Di
dalam perjanjian itu ditentukan bahwa individu sebagai anggota
dari masyarakat tetap memiliki hak kodratnya. Mereka merdeka dan
berdaulat menentukan bentuk dan gerak dari masyarakat dengan
dipimpin oleh suatu badan yang telah sepakat dipilih oleh
masyarakat. Masyarakat itu sendiri menurut Comte adalah kelompokkelompok
makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang
berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang
menurut pola perkembangan yang tersendiri. Manusia diikat dalam
kehidupan kelompok karena rasa sosial atau “ashabiyah” (Ibnu
Khaldun) sangat dibutuhkan dalam hidup bersama. Dengan kata
lain bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari
kehidupan bersama manusia yang lazim disebut sebagai sistem
kemasyarakatan. Individu sendiri adalah makhluk lemah yang sukar
untuk dapat bertahan hidup sendiri. Apabila ia hidup bersama
dengan orang lain sebagai teman bergaul, maka selanjutnya dapat
xiii
menimbulkan dinamika sosial yang memungkinkannya dapat
menguasai keadaan sekitarnya.
Seorang tokoh sosiologi yang mempunyai pengaruh besar
terhadap perkembangan psikologi sosial ialah Emile Durkheim (1858-
1917 M). Menurut pendapatnya, sosiologi adalah suatu ilmu
pengetahuan otonom seperti juga psikologi. (soal ini pada zaman
modern tidak dibantah lagi tetapi pada waktu kehidupan Durkheim
hal ini belum jelas). Tetapi menurut Durkheim gejala-gejala sosial
masyarakat tidak dapat diterangkan oleh psikologi, melainkan hanya
oleh sosiologi. sebab yang mendasari gejala-gejala sosial itu adalah
suatu “kesadaran kolektif” dan bukan “kesadaran individual”,
sehingga gejala-gejala sosial yang menurut Durkheim didasari oleh
jiwa kollektif hanya dapat dipelajari oleh sosiologi.
Menurut Durkheim, masyarakat itu terdiri atas kelompokkelompok
manusia yang hidup secara kolektif dengan pengertianpengertian
dan tanggapan-tanggapan yang kolektif. Dan hanya
kehidupan kolektif ini dapat menerangkan gejala-gejala sosial
ataupun gejala-gejala kemasyarakatan. Gagasan bahwa sebenarnya
terdapat dua macam jiwa, ialah “group mind” dan “individual
mind”, jiwa kelompok dan jiwa individu yang berlainan itu pertamatama
dirumuskan oleh Durkheim. Menurut Durkheim masyarakat itu
ialah sistem yang mengikat kehidupan orang-orang, dan merupakan
lingkungan (milieu) yang menguasai segala kehidupan. Ikatan
masyarakat ini terhadap individu, terutama ditentukan oleh
pembagian tugas pekerjaan dalam masyarakat itu. Norma-norma
dan nilai-nilai sosial yang pada mulanya tidak terdapat pada diri
individu itu sendiri, lambat laun diberikan, bahkan kerapkali
dipaksakan oleh masyarakat terhadap individu itu. Disinilah bahwa
pendapat Durkheim mengenai saling-hubungan antara individu dan
kelompok, sangat diutamakan dari peranan kelompok itu saja.
Banyak sosiolog berpendapat bahwa sebetulnya Emile Durkheim
harus diberi gelar “Bapak Sosiologi”, sedangkan Auguste Comte
hanya berstatus Godfather. Maksudnya gagasan sosiologi sebagai
ilmu positif berasal dari Comte, tetapi penerapan gagasan itu dari
Durkheim, Untuk pertama kali dalam bukunya yang berjudul “Bunuh
Diri” (Suicide) ia memakai metode penelitian dan analisis yang
kuantitatif, dan peralatan konseptual yang disusun ke dalam teori.
Hak dan Kewajiban Manusia: Sebuah Pengantar Menuju
Keseimbangan Hidup Bermasyarakat
xiv HAK ASASI MANUSIA & PERUBAHAN SOSIAL POLITIK
Selain itu ia membentuk dan merintis juga sosiologi ilmiah
dengan memakai riset yang historis dan kualitatif. Ia menggali baik
masalah-masalah teori yang mendasari studi organisasi sosial manusia,
maupun masalah-masalah metode. Fenomena-fenomena yang
dipelajari sosiologi, adalah “fakta sosial”. Kata “fakta” berarti
kenyataan obyektif yang dapat diamati dan harus diolah sama
seperti “ fakta alam”. Durkheim membahas pandangannya ini dalam
bukunya The Rules of Sociological Method.