Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi

Rp 25.000,-
Manggaukang Raba
Ekonomi
979-796-06-4
2006
147
Pertama
16 x 22

Sinopsis Buku

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan   pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance). Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja.
Tanggung jawab masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini amat penting memperoleh perhatian kita bersama, karena akuntabilitas itu sendiri tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat. Akuntabilitas bagi masyarakat seharusnya dibarengi dengan adanya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat. Untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Jika akses dan saluran ini diberikan oleh pemerintah, maka sarana tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta dan melakukan kontrol. Akses dan saluran ini perlu diadakan oleh pemerintah agar semua kelompok masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan saluran tersebut.
Kelembagaan pemerintah yang menekankan pada akuntabilitas publik ini memerlukan pemikiran untuk melakukan perubahan-perubahan besar terhadap kelembagaan pemerintah tersebut. Setiap upaya melakukan perubahan besar termasuk di dalamnya melakukan restrukturisasi dan reposisi kelembagaan birokrasi publik. Upaya seperti itu ibaratnya sebagai sebagai upaya melakukan perjalanan yang amat melelahkan. Untuk itu, agar supaya tidak melelahkan maka setiap upaya kearah perubahan birokrasi publik harus senantiasa dimulai dengan menjelaskan tujuan dari perjalanan itu (the journey's destination).
Persoalannya kemudian adalah cita-cita mewujudkan pemerintahan yang  akuntabel di republik ini, rupanya tetap menjadi cerita yang tidak berkesudahan. Banyak faktor yang menyebabkannya, beberapa diantaranya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak dipatuhinya   hukum  sehingga  enforcement-nya sangat lemah,  penggunaan   kekuasaan   yang melampaui batas kewajaran, lemahnya kontrol mental para   pemimpin, pejabat dan pelaksana birokrasi pemerintahan.
Sejarah mengatakan bahwa korupsi itu setua umur manusia, dan di dunia ini tanpa korupsi tidak seramai sekarang ini. Di mana-mana ada korupsi baik korupsi besar maupun korupsi kecil-kecilan, baik yang terungkap maupun tersembunyi, dan baik yang dilakukan pejabat tinggi maupun pejabat rendah di garis depan. Korupsi pada pemerintahan terjadi karena kekuasaan yang besar tanpa diimbangi dengan pengawasan yang tegas. Dan jika kekuasaan yang absolut telah terjadi, maka berlakulah adegium politik "power tends to currupt, absolute power tends to absolute corrupt".
Dalam birokrasi pemerintah selama ini kekuasaan itu sangat sentralistik, mengalahkan kekuasaan yang semestinya berada di tangan rakyat. Rakyat yang semestinya memperoleh pelayanan dari birokrasi pemerintah, karena konstelasi kekuasaan seperti itu lebih memberikan penekanan pada sisi power. Kekuasaan dijadikan sebagai sarana dominasi (an instrument of domination). Birokrasi pemerintah mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandangnya. Sehingga terbentang hubungan yang tidak imbang (uniequal relation) antara birokrasi pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang dikuasai. Konstelasi kekuasaan seperti ini yang membuat birokrasi tidak mempunyai akuntabilitas terutama kepada rakyat dan masyarakat pada umumnya.
Upaya untuk mengubah pemusatan kekuasaan yang ada di tangan elit birokrasi pemerintah itu, sehingga akuntabilitas bisa dilakukan ialah dengan membiasakan melakukan desentralisasi kekuasaan dan kewenangan. Pemusatan kekuasaan (sentralisasi) perlu segera dikendorkan dengan mengalihkan kepada upaya desentralisasi. Isu masa depan adalah isu desentralisasi. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk bisa berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Program dan proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah sejak awal melakukan perencanaan sampai akhir perlu melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat pada gilirannya nanti dapat mengurangi penyimpangan, korupsi, dan tindakan-tindakan kesewenangan dari birokrasi pemerintah. Dengan demikian akuntabilitas pejabat publik adalah masalah yang sangat konfiguratif, jadi tidak bisa persoalan ini hanya disorot dari satu dimensi saja.

Daftar isi

Kata Pengantar: Prof. Dr. Hj. Sjamsiar Sj. Indradi, MS.         v
Daftar Isi         ix
Bab 1.    Pendahuluan         1
Bab 2.    Memahami Makna Akuntabilitas         9
Bab 3.    Mendefinisikan Akuntabilitas         21
Bab 4.    Akuntabilitas Sebagai Hubungan Kekuasaan         29
Bab 5.    Jenis-Jenis Akuntabilitas         35
Bab 6.    Model dan Sistem Akuntabilitas         49
Bab 7.    Meningkatkan dan Mengukur Akuntabilitas         61
Bab 8.    Pola Akuntabilitas         67
Bab 9.    Akuntabilitas Publik         73
Bab 10.    Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah         85
Bab 11.    Hambatan-Hambatan dalam Akuntabilitas        109
Bab 12.    Indikator dan Pencapaian Akuntabilitas        115
Bab 13.    Model untuk Menegakkan Akuntabilitas         125
Bab 14.    Akuntabilitas Pelayanan Publik di Berbagai Negara         131
Daftar Pustaka          139
Riwayat Hidup Penulis         147